Aktifis Tokoh Pemuda Jalak Sidakarya, Penulis Buku Peradilan Desa Adat

INDONESIASATU.CO.ID:

DENPASAR-  I Made Ariel Suardana,SH,MH., telah beberapa kali menjadi pemakalah diberbagai ruang diskusi baik di Perguruan Tinggi maupun di kalangan Aktivis/NGO. Sebelum menjadi Advokat biasa menjadi Narasumber di kalangan mahasiswa sejak tahun 1998 - sampai dengan 2006. Kemudian  memutuskan menjadi Advokat Tahun 2001 yang berbarengan dengan profesinya sebagai Dosen di Universitas Warmadewa dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara salah satunya juga mata kuliah Etika dan Profesi Hukum disamping mata kuliah lainnya.

Alumni Universitas Warmadewa angkatan 1997 dan di wisuda tahun 2001.Adalah salah satu mahasiswa terbaik dengan IPK 3, 81 kala itu. Maklum zaman itu masih dikenal ujian negara dan short semester tidak ada. Baru ada ketika menjelang di wisuda. Made Suardana (Ariel) sempat diterima di Udayana karena di terima di Fakultas Sastra dan merasa tak sesuai dengan cita-citanya menjadi Pengacara akhirnya kuliah di  Universitas Warmadewa .Dengan satu tekad ingin membuktikan bahwa mahasiswa Swasta juga tak kalah hebat dari mahasiswa negeri.

Made Suardana (Ariel) pernah merasakan menginap di Hotel Prodeo (penjara) kala masa jaman Orde Baru di Jakarta sekitar bulan Februari tahun 1999 , kala itu ingin tahu apakah kita menghendaki Pemilu atau Pemerintahan Transisi. Setelah kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta akhirnya dibebaskan karena dianggap melanggar UU. NO. 9 TAHUN 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

Sekitar Tahun 2011 menempuh Pendidikan S2 nya di Universitas Mahendradatta dengan tujuan yang sama bahwa Kampus Swasta tak kalah dari kampus negeri. Inilah sifat nyeleneh saya sejak kecil. Ariel sapaan akrabnya sehari-hari sekalipun tak pernah ingin menjadi PNS atau Abdi Negara baik Hakim, Jaksa dan Polri. Ariel dari SD sudah mengidolakan ingin jadi Pengacara.

Hidup pas-pas an memaksa saya menjadi tukang cuci mobil sejak 1997 sampai di wisuda. Selesai cuci mobil jadwalnya mulai jam 17.00 Wita sampai jam 19.00 Wita pergi  ke kampus untuk kumpul bareng rekan aktivis untuk membicarakan pergerakan. Bahkan tidur di kampus setiap hari dilakukan. Saya bisa hidup dari kerja menulis di Majalah Kampus yang diberikan honor kemudian saya juga dapat bea Siswa yang saya gunakan membayar SPP.

Kemudian terpilih menjadi mahasiswa Terbaik dengan nilai tertinggi saat itu. Made Suardana (Ariel) tak pernah menganggur karena setelah di wisuda LBH Bali menantinya untuk bergabung sebagai Volunteer di Divisi Sipil dan Politik. Ia berhasil menulis buku tentang Peradilan Desa Adat bersama Tim yang kemudian membawa namanya menjadi lebih dikenal serta banyak mengadvokasi kasus rakyat.

Tahun 2006 Made Suardana mendirikan Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI ) Bali. Dan menduduki jabatan sebagai Direkturnya. "Perpres 51 Tahun 2014 adalah Produk gagal SBY yang menimbulkan penolakan masif di Bali. Produk ini cacat hukum karena ada motivasi terselubung dalam pasal 101 A huruf a dan b (6) bahwa teluk Benoa bisa di revitalisasi seluas 700 Hektar. Tanpa diakukan hearing terlebih dahulu terkait dampak alam, sosio dan kulturalnya." ungkap Direktur LABHI Bali.

"Saya hadir karena panggilan nurani bahwa ada yang tidak benar dari permainan ini. Saat itu situasi sangat sulit para aktivis gerakan mendapat tekanan. Sebagai bagian dari alumni 1998 saya merasa terpanggil kemudian membangun gerakan bersama rekan saya Gendo",imbuhnya.

"Saya di minta sebagai Koordinator di Divisi Hukum ForBali. Dimana saja asal saya bisa terlibat untuk gerakan rakyat. Saya kemudian membuat gerakan di Desa saya dengan gerakan Jalak Sidakarya, yang heboh dengan Spanduk Penggal Kepala Mangku P. Karena spanduk itu dilaporkan oleh kantor Gubernur yang berakibat 4 kawan saya masuk penjara." tegasnya.

"Kemudian pada waktu itu kelompok pro-reklamasi menginginkan agar polisi menangkap aktor intelektual dalam kasus itu. Yang memfitnah saya sebagai aktor dibalik gerakan itu. Akibat kerja bersama Bali dan Nasional kasus itu terbukti adalah fitnah terhadap gerakan aktifis Bali Tolak Reklamasi."katanya.

Made Suardana (Ariel) mengatakan,"Perpres 51 Tahun 2014 harus dibatalkan oleh Presiden Jokowi segera paling tidak pasal-pasal soal revitalisasi yang kemudian akan direklamasi untuk kepentingan pemodal. Perpres telah mengubah kawasan teluk benoa menjadi kawasan yang bisa di reklamasi karena itu Perpres itu harus dicabut. "Karena produk itu tidak bermanfaat, dan cacat hukum Yaitu melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginzedvan Behoulijk Bestures/General Prinsiple Of Good Administration)",pungkas Ketua Bidang Hukum ForBALI ketika di konfirmasi Sabtu (8/9/2018) di Kantor LABHI Bali.(adigoenawan).

  • Whatsapp

Index Berita